Bukan sekadar template KPI. Program ini menerjemahkan kewajiban Pasal 6 POJK No. 15/POJK.03/2021 menjadi sistem KPI dan Analisa Beban Kerja yang defensible — lengkap dengan kertas kerja siap pakai.
Daftar SekarangBanyak institusi menyusun KPI sebagai latihan administratif tahunan — terputus dari Rencana Bisnis Bank yang sudah disahkan Direksi dan Komisaris. Akibatnya, saat realisasi RBB meleset, tidak ada cara menelusuri unit atau jabatan mana yang menjadi akar penyebabnya.
Program ini dibangun dari titik itu. Dasar hukumnya eksplisit: Pasal 6 POJK No. 15/POJK.03/2021 mewajibkan RBB memuat rencana pengembangan organisasi, TI, dan SDM. KPI per jabatan dan Analisa Beban Kerja (ABK) adalah instrumen untuk menjalankan kewajiban tersebut secara terukur — sekaligus menjadi dokumen pendukung saat institusi melaporkan pelaksanaan RBB ke OJK.
Program terdiri dari dua track yang saling melengkapi. Track A dapat diikuti terpisah oleh Direksi/Komisaris yang hanya memerlukan sisi governance.
Kedudukan hukum KPI dalam RBB, peran pengesahan dan pengawasan Direksi/Komisaris, serta batas kewenangan dengan kebijakan remunerasi.
Memetakan pos RBB ke job description, menyusun KPI kuantitatif berbasis prinsip SMART, Analisa Beban Kerja, skoring dan monitoring, hingga teknik alignment tiga lapis (RBB–unit–individu).
Tiga alat bantu Excel siap pakai — bukan sekadar materi presentasi.
Memahami kedudukan hukum KPI dalam RBB serta peran pengesahan dan pengawasannya.
Menyusun KPI per jabatan dan kertas kerja ABK yang defensible saat pelaporan RBB ke OJK.
Menurunkan pos RBB menjadi target unit dan individu yang proporsional terhadap kapasitas kerja.
Menjaga konsistensi tiga lapis antara RBB, KPI unit, dan KPI individu.
| Durasi | Setengah hari (08.30–13.00 WIB) · Track A 09.00–10.15, Track B 10.30–12.30 |
|---|---|
| Format | Online / Onsite (menyesuaikan kebutuhan institusi) |
| Dasar hukum | Pasal 6 POJK No. 15/POJK.03/2021; SEOJK No. 52/SEOJK.03/2016; SEOJK No. 30/2021 |
Tidak. Program ini fokus pada eksekusi teknis KPI dan ABK. Kebijakan remunerasi berbasis kinerja dibahas di program Tata Kelola 12 Pilar InDeo.
Bisa. Track A dijual terpisah untuk Direksi/Komisaris yang hanya memerlukan sisi governance dan pengawasan.
OJK sedang menyiapkan revisi POJK RBB (ditargetkan terbit kuartal III 2026). Materi akan dimutakhirkan begitu aturan final terbit.
Isi formulir di bawah ini. Tim InDeo Institute akan menghubungi Anda untuk konfirmasi jadwal batch, format (online/onsite), dan pembayaran.
Hubungi kami untuk mendiskusikan jadwal, format (online/onsite), dan penyesuaian materi sesuai kondisi BPR/BPRS Anda.
Chat via WhatsApp Kirim Email